"Belakangan ini di Jakarta sangat ramai dengan isu reklamasi. Pemerintah harus lebih mengetatkan izin-izinnya. Mestinya reklamasi baru dianggap penting bila daerah sudah tidak punya lagi wilayah untuk PLN dan pelabuhan misalnya," tukas Susi saat berdialog dengan nelayan di Pelabuhan Perikanan Inengo Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Sabtu, 14 Mei 2016.
Tak hanya mengganggu kehidupan biota laut, Susi menilai reklamasi akan menyulitkan nelayan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Menurut dia, misi Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan hanya soal kedaulatan perairan, tapi juga keberlanjutan potensi perikanan dalam negeri.
Selain menolak reklamasi, menteri ini juga melarang penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom dan pukat harimau.
"Kalau pemerintah ingin menjadikan laut sebagai masa depan bangsa, masa depan kita, maka harus dipastikan bahwa ikan tetap ada dan banyak untuk ditangkap," ujarnya.
Ke depan, lanjutnya, Kementerian yang dipimpinnya akan memberi syarat kepada pemerintah daerah yang ingin mendapatkan bantuan yakni komitmen melakukan keberlanjutan penangkapan ikan secara lestari, serta menjaga pantai dan bakau dari reklamasi.
0 Response to "Menteri Susi: Indonesia Tak Perlu Reklamasi"
Posting Komentar